Komentar
PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau berharap adanya koordinasi antara pemerintah dengan instansi vertikal agar tercipta lapangan kerja. Sinergi tersebut bertujuan untuk menurunkan angka pengangguran di Riau.
Hal tersebut disampaikan Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Zulkifli Syukur saat menghadiri Forum Perangkat Daerah (FPD) tahun 2025 dan Penyusunan Renstra 2025-2029 di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi se-Provinsi Riau. Kegiatan yang memiliki tema "Sinergitas Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dalam mendukung Riau Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu yang Agamis" itu diselenggarakan di Ruang Parlaungan Kantor BAPPEDA Riau, Kamis (17/4/2025).
"Isu strategis yang jadi pembahasan hari ini diantaranya adalah masih tingginya tenaga kerja yang bekerja setengah pengangguran dan juga paruh waktu serta perlindungan tenaga kerja belum optimal," ungkapnya.
Disampaikan Asisten I, tingkat pengangguran terbuka menurut data BPS mengalami penurunan sebesar 0,53 persen. Pada Agustus 2024 angka pengangguran terbuka ada pada angka 3,70 sedangkan angka pengangguran terbuka mencapai 4,23 persen pada Agustus 2023 lalu.
"Untuk mengurangi pengangguran, harus disediakan lapangan kerja dan kesempatan lebih banyak. Pemprov Riau melalui Dinas Tenaga Kerja mengemban tugas berisi program unggulan. Baik perencanaan kebutuhan calon tenaga kerja maupun pelatihan langsung," ucap Zulkifli.
Selain mengandalkan instansi vertikal untuk menciptakan lapangan kerja, program pendampingan calon tenaga kerja juga harus dipersiapkan. Tidak hanya mencari pekerjaan, namun juga menciptakan lapangan kerja dengan kewirausahaan mandiri.
"Forum ini diharapkan bisa merancang program terpadu turunkan angka pengangguran, mampu siapkan lapangan kerja dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi Riau, Bony Rachmat menjelaskan bahwa FPD ini merupakan wadah penampungan aspirasi seluruh pihak. Mulai dari masyarakat, pemangku kepentingan, dan pihak lainnya yang mendapatkan manfaat dari dampak kegiatan perangkat daerah.
"Untuk itu perlu selaraskan progam untuk optimalisasi sasaran yang sesuai. Selain itu forum ini juga diharapkan bisa bermanfaat sebagai tahapan dari perencanaan isu terkait tenaga kerja di Kabupaten Kota dan Provinsi Riau," tambahnya. (MCR).
